Nama : Hana Rizki
Apriliani
Npm : 23213866
Kelas : 1EB24
Bagaimana Dengan Kondisi Perekonomian pada Tahap Pemerintahan SBY ???
Masa pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa pemerintahan SBY-JK
dan SBY-Boediono.
- Pemerintahan SBY-JK berlangsung pada tahun 2004-2009.
- Pemerintahan SBY-Boediono berlangsung dari tahun 2009 sampai sekarang.
Kondisi dan Kebijakan
1. Politik
Dalam pemilu legislatif 2004,partai yang didirikan
oleh SBY,yaitu Partai Demokrat meraih 7,4% suara.Kemudian 10 mei 2004,tiga
partai politik yaitu Partai Demokrat,Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia,dan
Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkan sebagai presiden dan berpasangann
dengan kandidat wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla,beliau
didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat,Partai Golkar,Partai Amanat Nasional,Partai
Keadilan dan Persatuan Indonesia,dan Partai Bulan Bintang.
Kemudian di pemilu 2009,SBY kembali menjadi calon
presiden bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai
presiden Indonesia
Pada Periode kepemimpinannya yang pertama, SBY
membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan
Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil presidennya
Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya pada tahun
2009.Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan evaluasi lebih lanjut atas
kinerja para mentrinya,Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
Pada periode kepempinannya yang kedua SBY membentuk
Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia
pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden
Boediono.Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul
pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai
Demokrat,PKS,PAN,PPF dan PKB)
Ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya tim sukses pasangan
SBY-Boediono pada pilpres 2009,serta kalangan profesional. Susunan Kabinet
Indnesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY Pada 21 Oktober 2009 dan dilantik
sehari setelahnya.Pada 19 Mei 2009,Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri
Keuangan,Pada tanggal 18 Oktober 2011,Presiden SBY mengumumkan perombakan
Kabinet Indonesi Bersatu II ,beberapa wajah baru masuk kedalam kabinet dan
beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet
Konsep
Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami
perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya
berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakini berdasarkan
kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar
terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil
rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk
pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihanya masih
dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden.
Di Indonesia sendiri,
selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami
perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari
hakikat pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih
calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu
menunjukan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam
konteks pembentukan negara yang demokratis.
Politik pencitraan
merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk
mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu digunakan oleh hampir
semua pemimpin negara di dunia, termasuk Presiden SBY. Selaku pemimpin negara,
ia tentu harus membentuk citra dirinya sebaik mungkin demi menjaga imej baiknya
di mata masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik pencitraan tersebut,
Presiden SBY melakukanya dengan beberapa hal, yang terbagi dalam konteks
internal dan konteks eksternal.
Dalam konteks internal,
politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya,
yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum. Dari
lima jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles, Presiden SBY dinilai
mengimplementasikan Retorika tipe Elucotio,
dimana pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepat sebagai alat pengemas
pesanya ketika berbicara di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal
disini berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden
SBY kepada masyarakat, dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap
penarikat rasa simpatik masyarakat itu sendiri.
Dalam konteks eksternal,
politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek, salah satunya adalah
kampanye, dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah Indonesia. Hal
tersebut tentu dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY
dan menjadi simpatik atasnya.
2. Hukum
Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini dianggap
paling krusial. Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan
bencana alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yang terjadi pada awal
pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, jatuhnya
pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bencana akibat
pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai kompensasi BBM (bahan bakar
minyak). Kemudian juga mulai muncul masalah kedaulatan negara dan hukum
internasional yang terkait dengan kasus intervensi beberapa negara (Amerika
Serikat dan Singapura) dalam pencarian lokasi jatuhnya Adam Air dan kotak
hitamnya. Pemerintahan SBY, dapat membangkitkan semangat dan solidaritas
kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan bagi para
korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi bencana
alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. SBY menunjukkan usaha
secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum nasional
maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional.
Kepemimpinan SBY yang selama ini dikritik sebagai kepemimpinan yang
lamban dan lemah juga terlihat dalam beberapa kasus bertindak gamang dan
terkesan mendua, bahkan satu kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan,
yaitu kasus pembunuhan Munir, SBY mulai bertindak kritis karena dipengaruhi
oleh kegigihan dari Suciwati, istri almarhum, yang berhasil menarik perhatian
kalangan internasional. Akan tetapi ketidaktegasan pemerintah SBY juga ternyata
masih ada, terutama dalam penyelesaian kasus Soeharto yang sampai saat ini
tidak ada perkembangan selanjutnya bahkan terkesan hilang tertutup oleh
kasus-kasus lain. Sedangkan dalam beberapa kasus lainnya SBY dianggap telah
bertindak benar dan konstitusionil, antara lain ketidakhadirannya dalam sidang
interpelasi DPR untuk kasus persetujuan resolusi DK PBB atas nuklir Irak,
maupun dalam memilih Boediono dan meninggalkan koalisi yang telah dibuatnya
dengan beberapa partai lain.
Pemberantasan terorisme yang sampai saat ini berlangsung bisa jadi
merupakan salah satu kelebihan pemerintahan SBY yang seolah tidak kenal
kompromi terhadap para pelaku terorisme, hal ini juga didukung oleh latar
belakang SBY dari jajaran militer. Pembentukan pasukan khusus anti terorisme
atau Detasemen khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88), yang didasarkan atas
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, merupakan
salah satu strategi yang cukup dapat diandalkan dalam rangka mengeliminasi atau
bahkan menghapuskan terorisme dari bumi Indonesia.
Masalah utama yang menjadi tantangan bagi pemerintahan SBY yang sampai
saat ini pun masih dicurigai sebagai bagian dari pemerintahan Soeharto,
walaupun sudah sedikit memudar dengan beberapa tindakan tegas terhadap para
pelaku korupsi tanpa tebang pilih, yaitu terkait kasus Aulia Pohan besannya.
Namun kenyataan bahwa pemerintahan SBY sampai saat ini pun belum mampu membawa
kasus korupsi Soeharto ke pengadilan, juga menunjukkan bahwa SBY yang berlatar
belakang sama dengan Soeharto, yaitu sama-sama mantan Jenderal TNI, bersuku
Jawa, Islam, dan sama-sama dalam kultur Orde Baru, ternyata belum bisa tegas
dan berani.
Komitmen terhadap pemberantasan korupsi seharusnya tidak terbatas pada
kata-kata saja, akan tetapi harus diwujudkan dalam tindakan dan perilaku yang
benar. Dorongan politik dari pemerintahan SBY sangat diperlukan untuk mendukung
tindakan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam memberantas korupsi,
apalagi dengan adanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk
berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. KPK saat ini sedang menjadi target, yaitu munculnya
kasus Antasari Azhar, yang kemungkinan sebagai alat perseteruan terhadap KPK
yang sepak terjangnya mampu mengusik dan mendobrak benteng korupsi di
lembaga-lembaga Negara yang ada, baik di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,
pemerintahan sampai DPR. Tentu saja hal ini masih memerlukan pembuktian dalam
persidangan yang setelah beberapa bulan masih juga belum bisa digelar, apakah
Antasari memang menjadi otak dari kasus pembunuhan terhadap Nasrudin
Zulkarnaen, Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, seperti yang dituduhkan
kepadanya. Korupsi adalah tindak kejahatan yang juga extraordinary, sehingga pemberantasan korupsi merupakan
tanggung jawab dan diperlukan kerjasama pihak eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan seluruh lembaga negara yang ada.
Ada juga masalah lemahnya diplomasi Indonesia dalam menghadapi
persoalan-persoalan dengan negara lain baik yang menyangkut nasib warga Negara
Indonesia di luar negeri, misalnya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia,
Hongkong, dan Arab Saudi, atau masalah ancaman terhadap wilayah NKRI, masalah
hubungan Indonesia dengan Negara terdekat seperti Singapura, Australia, dan
Malaysia, serta sikap Indonesia terhadap masalah-masalah Internasional.
Hubungan Indonesia dengan Negara-negara lain, apalagi negara terdekat atau
negara tetangga, merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka eksistensi
NKRI di dalam kancah internasional. Eksistensi NKRI dalam dunia Internasional
sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan internal Indonesia sendiri, karena
itu kekuatan diplomasi Indonesia yang ditunjukkan sekarang pada dasarnya juga
menunjukkan kekuatan di dalam Negara Indonesia.
Kasus-kasus yang dialami warga negara di luar negeri ternyata sampai
saat ini masih terus terjadi, baik yang menyangkut tindak pidana kekerasan,
pelecehan seksual, penganiayaan sampai pembunuhan, maupun yang menyangkut
masalah ketenagakerjaan. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam
memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia terutama di luar negeri dan
berkaitan dengan kemampuan diplomasi Indonesia dengan negara lain. Wujud
komitmen Indonesia tersebut dapat dilihat dari berbagai kesepakatan yang telah
dibuat dan tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang tegas
dan berani dari pemerintah. Peningkatan daya tawar diplomatik juga harus
dilakukan sehubungan dengan makin banyaknya warga negara Indonesia yang
mendapat perlakuan tidak manusiawi di luar negeri selain tentunya peningkatan
kualitas SDM (sumber daya manusia) misalnya dalam kasus TKI di luar negeri.
Perselisihan antara Indonesia dengan negara tetangga yang menyangkut
wilayah negara, di satu sisi memerlukan penyelesaian secara yuridis, akan
tetapi dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus Blok Ambalat, sekiranya lebih
diperlukan tindakan diplomatik yang kuat agar Indonesia dapat lebih melindungi
diri dari ancaman dan tantangan dari negara sekitarnya. Untuk itu kekuatan atau
daya tawar Indonesia harus lebih ditingkatkan melalui korps diplomatik yang
kuat dan kompak. Apalagi Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam
rangka membentuk dirinya menjadi negara adidaya yang didukung oleh kekuatan
alam dan sosial yang beraneka ragam. Diperlukan peningkatan kekuatan baik fisik
maupun non-fisik, antara lain yang menyangkut peningkatan SDM yang tidak hanya
bisa mengirimkan TKI yang berposisi sebagai PRT (pekerja rumah tangga), juga
penambahan anggaran untuk Alusista. Dengan demikian sisi diplomasi NKRI
merupakan bagian yang penting untuk mendapat perhatian lebih dalam rangka
pembangunan pem erintahan SBY di masa 2009-2014 mendatang.
3. Ekonomi
Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.
Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.ementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan
SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan
rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar
5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan
ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu
peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980
dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama
lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%
Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005,
ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya.
Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan
APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM
tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang
merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup
dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar
adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun naik menjadi 9,4%, yang
menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter
menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh
melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai
bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari
2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%.
Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di
dunia perbankan.
Data Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik)
Harga
|
2004
|
2009
|
Catatan
|
Minyak
Mentah Dunia / barel
|
~ USD 40
|
~ USD 45
|
Harga
hampir sama
|
Premium
|
Rp 1810
|
Rp 4500
|
Naik 249%
|
Minyak
Solar
|
Rp 1890
|
Rp 4500
|
Naik 238%
|
Minyak
Tanah
|
Rp 700
|
Rp 2500
|
Naik 370%
|
Dengan kondisi harga minyak yang sudah
turun dibawah USD 50 per barel, namun harga jual premium yang masih Rp 4500 per
liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800 per liter). Maka sangat ironis bahwa
dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap liter premium yang
dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah kelangkaan minyak tanah,
para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang dibelinya kepada
pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan memperoleh
keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan solar kepada rakyatnya
sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60 tahun
merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga minyak
yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi rakyatlah
yang mensubsidi pemerintah.
Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk
merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4 tahun belum
mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas
6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan pertumbuhan
rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi) naik di atas 10.3%. Ini
menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan rakyat. Tidak
ada prestasi yang patut diiklankan oleh Demokrat di bidang ekonomi.
Pertumbuhan
|
Janji Target
|
Realisasi
|
Keterangan
|
2004
|
ND
|
5.1%
|
|
2005
|
5.6%
|
Tercapai
|
|
2006
|
6.1%
|
5.5%
|
Tidak
tercapai
|
2007
|
6.7%
|
6.3%
|
Tidak
tercapai
|
2008
|
7.2%
|
Tidak
tercapai
|
|
2009
|
7.6%
|
~5.0%
|
Tidak
tercapai *
|
Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik)
Secara
alami, setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan
berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan
ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun2 kali lebih besar
dari pertumbuhan ekonomi.
Tingkat
Inflasi
|
Janji
Target
|
Fakta
|
Catatan
Pencapaian
|
2004
|
6.4%
|
||
2005
|
7.0%
|
17.1%
|
Gagal
|
2006
|
5.5%
|
6.6%
|
Gagal
|
2007
|
5.0%
|
6.6%
|
Gagal
|
2008
|
4.0%
|
11.0%
|
Gagal
|
Selama 4
tahun pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung SBY tidak mampu mengendalikan
harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM
yakni rata-rata mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008).
Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi
rata-rata 10.3% selama periode 2004-2008. Kenaikan harga barang dan jasa
melebihi 200% dari target semula.
Jumlah Penduduk Miskin
Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan
dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong
miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2
persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran
terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1
persen pada tahun 2009.
Penduduk
Miskin
|
Jumlah
|
Persentase
|
Catatan
|
2004
|
36.1 juta
|
16.6%
|
|
2005
|
35.1 juta
|
16.0%
|
Februari
2005
|
2006
|
39.3 juta
|
17.8%
|
Maret 2006
|
2007
|
37.2 juta
|
16.6%
|
Maret 2007
|
2008
|
35.0 juta
|
15.4%
|
Maret 2008
|
2009
|
8.2% ????
|
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil
mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar
utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar
sepanjang sejarah RI.
Koalisi terdiri dari
Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran
Perkumpulan Prakarsa
Perhimpunan Pengembangan
Pesantren & Masyarakat (P3M)
Gerakan Antipemiskinan Rakyat
Indonesia
Lembaga Advokasi Pendidikan
Anak Marginal
Pusat Telaah dan Informasi
Regional
Asosiasi pendamping Perempuan Usaha Kecil dan
Publish
What You Pay
Masalah Sasaran Pembangunan
Ekonomi
Tujuan inti
dari agenda pembangunan mendatang adalah mengakhiri kemiskinan ekstrim melalui
pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Rumusan Panel Tingkat Tinggi untuk
Agenda Pembangunan Pasca 2015 tersebut diberi judul ‘Sebuah Kemitraan Baru
Global: Memberantas Kemiskinan dan Transformasi Ekonomi Melalui Pembangunan
Berkelanjutan’.
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan laporan High Level Panel
of Eminent Person (HLPEP) on the Post-2015 Development Agenda di Istana Negara,
Jakarta, Selasa (18/6) siang.
“Mengakhiri
kemiskinan ekstrim dalam segala bentuknya adalah tanggung jawab kita bersama,
panel meyakini itu. Dan ini adalah dalam konteks pembangunan dan pertumbuhan
berkelanjutan dengan ekuitas,” kata Presiden SBY.
Poin kritis
dan utama dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan adalah perlunya sebuah
kemitraan dengan semua pemangku kepentingan untuk memiliki rasa kesamaan tujuan
dan bertindak dalam kepentingan
bersama.
Lebih lanjut, Presiden SBY menjelaskan bahwa panel merumuskan lima
prinsip dasar dan komitmen dalam pengentasan kemiskinan. Prinsip dasar tersebut
adalah, pertama, leave no one behind. Kedua, put sustainable development
at the core. Ketiga, transform economies for jobs and inclusive growth. Keempat, build
peace and effective, open and accountable institutions for all. Kelima, forge
a new global
partnership.
Dibentuk oleh
Sekjen PBB pada September 2012, Panel berhasil mengadakan lima pertemuan
berturut-turut, yakni di New York, London, Monrovia, Bali, dan kembali ke New York untuk
secara resmi menyerahkan laporannya.
“Kami telah
melakukan konsultasi terbuka dan inklusif, tidak hanya melibatkan sistem PBB,
tetapi juga pemangku kepentingan yang luas. Dari kelompok masyarakat sipil,
anggota parlemen, sektor swasta, akademisi, lembaga penelitian, perempuan, dan
pemuda dari seluruh kawasan,” Presiden SBY menjelaskan.
Dalam
penyusunan laporannya, Presiden bersama dua ketua bersama lainnya, yakni
Presiden Liberia dan PM Inggris, dan seluruh anggota panel banyak mendapat
masukan dari berbagai pihak. “Misi panel ini adalah merumuskkan kerangka
setelah MDGs. Ada 8 goals MDGs tidak dibuang, karena masih relevan dan
diperlukan oleh negara berkembang. Kita terus melakukan evaluasi dan koreksi,”
SBY menambahkan.
Panel
merumuskan tujuan agenda pembangunan mendatang dalam 12 tujuan. Pertama,
mengakhiri kemiskinan. Kedua, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Ketiga,
pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup. Keempat, memastikan
kehidupan yang sehat. Kelima, menjamin ketahanan pangan dan gizi yang baik.
Keenam, akses universal terhadap air dan sanitasi, dan ketujuh adalah perlunya
ketahanan energi secara berkelanjutan.
Tujuan
kedelapan, menciptakan lapangan kerja, pengidupan yang berkelanjutan, dan
pertumbuhan yang adil. Kesembilan, mengelola aset sumber daya alam secara
berkelanjutan. Kesepuluh, memastikan good governance dan institusi yang efektif.
Kesebelas, memastikan masyarakat yang stabil dan damai, dan keduabelas adalah
menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan jangka panjang secara
global.
Di akhir
sambutannya, Preisden secara terbuka mengaku bahwa pilihan yang akan diambil
pemerintah menaikkan harga bbm adalah pilihan dengan konsekuensi beban minimal bagi
masyarakat, itulah sebabnya pengambilan keputusan itu memerlukan waktu. Apapun
pilihan yang diambil harus menjadikan ekonomi kita lebih kuat dan tidak membebani
pemerintahan berikutnya
Presiden
mengajak seluruh pihak untuk terus tekun memikirkan masa depan bangsa
Indonesia. “Teruslah tekun memikirkan masa depan. Yang berterima kasih nanti
adalah bukan kita, tetapi anak cucu kita di masa yang akan datang,” Presiden
SBY menandaskan.(websitepresiden/dik)
1)
Pendidikan
Pendidikan merupakan hal mendasar.
Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam
bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah
meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan
dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada
periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan
bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan
teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses
belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen
dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk
pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan
pendidikan lanjutan di tingkat SMA.
Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum
dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan
membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur,
dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.
Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta
peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu
menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas
intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya.
Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan
program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan
bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan
semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.
Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan
upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.
Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan
pembangunan di bidang pendidikan.
Mendorong partisipasi masyarakat (terutama
orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan
yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan
kedepan.
Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan
dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah
yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan
Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah
tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.
2)
Sosial
Presiden SBY berhasil meredam
berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.
Pada masa pemerintahan
ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang
mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya
sosialisasi antarwarga di perkotaan.
Arus urbanisasi juga
semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.
Di pemerintahan SBY juga
telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini
tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi.
Meski konflik di beberapa
daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di
Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar-SMA di Jakarta yang
membawa korban para pejuang jurnalistik.
3)
Budaya
Dalam hal pelestarian
budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan
banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara
lain. Contohnya sebagai berikut :
Namun di masa ini, terdapat
keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan
budaya Indonesia.
Sumber :
http://www.slideshare.net/NisaIchaEl/sejarah-12-masa-pemerintahan-sby-makalah
http://www.demokrat.or.id/2013/06/presiden-sby-tujuan-pembangunan-adalah-mengakhiri-kemiskinan-ekstrim/
Sumber :
http://www.slideshare.net/NisaIchaEl/sejarah-12-masa-pemerintahan-sby-makalah
http://www.demokrat.or.id/2013/06/presiden-sby-tujuan-pembangunan-adalah-mengakhiri-kemiskinan-ekstrim/
0 komentar:
Posting Komentar