1. Kalimantan Barat
dengan Bali
1.1 Kalimantan Barat
A.
Tingkat
kemiskinan
Jumlah dan persentase penduduk
miskin pada periode Maret 2013 ke September 2013 menunjukkan kecenderungan
meningkat, Maret 2013 sebesar 8,24 persen menjadi 8,74 persen atau naik 0,50
poin . Pada periode Maret 2013 ke September 2013 jumlah penduduk miskin naik
dari 369.010 orang menjadi 394.170 orang (Gambar.1). Hal ini berarti bahwa
jumlah penduduk miskin naik sekitar 25.160 orang.
B. Tingkat Penganguran
Keadaan ketenagakerjaan di
Kalimantan Barat pada bulan Februari tahun 2013 menunjukkan adanya sedikit
perbaikan yang digambarkan dengan adanya penurunan tingkat pengangguran. Jumlah
pengangguran pada Februari 2013 mengalami penurunan sekitar 0,27 persen jika
dibanding keadaan Februari 2012.
C.
Tingkat
Ketimpangan Diberbagai Bidang
Persoalan kemiskinan
bukan hanya menyangkut berapa jumlah dan persentase penduduk miskin tetapi ada
dimensi lain yang harus juga menjadi perhatian yaitu tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan. Jadi kebijakan dalam penanganan masalah kemiskinan
seharusnya tidak hanya memperkecil jumlah penduduk miskin, tetapi juga
sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan
itu sendiri. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran
rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Sedangkan Indek Keparahan Kemiskinan merupakan ukuran ketimpangan
penduduk miskin.
Pada periode Maret 2013
- September 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan adanya kenaikan
yaitu dari 1,19 pada keadaan Maret 2013 menjadi 1,30 pada September 2013 (Tabel
2). Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin
cenderung menjauh dari garis kemiskinan. Adapun dari sisi Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) menunjukkan adanya kenaikan yaitu dari 0,27 pada Maret 2013
menjadi 0,31 pada September 2013. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat
ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif semakin besar selama Maret 2013
sampai September 2013
1.2 Bali
A.
Tingkat
Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di Bali pada
September 2013 mencapai 186,53 ribu orang (4,49 persen).Jika dibandingkan
dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2013, maka selama enam bulan tersebut
terjadi pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 24,02 ribu orang.
Berdasarkan daerah tempat tinggal,
pada periode Maret 2013-September 2013, baik penduduk miskin di daerah
perkotaan maupun perdesaan sama-sama mengalami kenaikan, yaitu masing-masing
naik sebanyak 8,79 ribu orang (0,27 persen) dan 15,21 ribu orang (0,96 persen).
Jumlah penduduk miskin di perdesaan naik hampir dua kali lipat dari jumlah
penduduk miskin di perkotaan.
Beberapa faktor terkait dengan kenaikan
jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2013-September 2013
adalah:
·
Selama periode Maret 2013-September 2013
inflasi umum mencapai 2,87 persen. Beberapa komoditas yang mengalami inflasi
yang cukup tinggi selama periode Maret 2013-September 2013 adalah padi-padian
(2,24 persen); daging dan hasil-hasilnya (8,31 persen); ikan segar (6,32
persen); telur, susu, dan hasil-hasilnya (5,40 persen), makanan jadi (4,20
persen); bahan bakar, penerangan, dan air (5,43 persen), pendidikan (5,80
persen), dan transpor(16,70 persen).
·
Harga beras sedikit mengalami kenaikan,
tercatat pada Maret 2013 sebesar Rp 8.500,- per kg dan pada September 2013
menjadi sebesar Rp 8.583,- per kg
·
Adanya sedikit penurunan tingkat penghasilan
petani yang ditunjukkan oleh penurunan NTP (Nilai Tukar Petani) dari 106,94
pada Maret 2013 menjadi 106,82 pada September 2013.
·
Selama periode Maret 2013-September
2013, harga eceran beberapa komoditas bahan pokok lain seperti daging ayam ras,
daging sapi, telur ayam ras, dan gula pasir mengalami kenaikan, yaitu
masing-masing naik sebesar 15,13 persen, 8,25 persen, 7,77 persen, dan 1,05
persen.
B. Tingkat Pengangguran
Ketenagakerjaan
merupakan salah satu persoalan dalam penanganan kependudukan di Provinsi Bali.
Terlebih lagi, Provinsi Bali sebagai ikon pariwisata nasional yang tidak saja
menjadi daya tarik bagi wisatawan akan tetapi juga menarik bagi pencari kerja
untuk mengadu peruntungannya. Industri pariwisata yang menjadi motor penggerak
perekonomian Bali menyediakan peluang kerja yang menjanjikan baik bagi penduduk
Bali maupun penduduk di luar Bali. Meningkatnya jumlah penduduk Bali tidak bisa
terlepas kenyataan tersebut, yang pada gilirannya membawa berbagai persoalan
sosial ekonomi tersendiri, salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan.Hasil
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2013 menunjukkan keadaan ketenagakerjaan
di Bali tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah penduduk
yang bekerja serta penurunan tingkat pengangguran. Dari sebanyak 3.036,77 ribu
penduduk usia kerja,sebanyak 2.396,37 ribu orang tergolong sebagai angkatan
kerja, dengan kata lain tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai
78,91 persen. Sementara itu, sebanyak 640,40 ribu orang lainnya tergolong
sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang hanya memiliki kegiatan
bersekolah dan mengurus rumah tangga serta lainnya. Angkatan kerja terbagi
dalam kelompok penduduk yang bekerja dan penganggur. Pada Februari 2013 jumlah
penduduk yang bekerja mencapai 2.350,99 ribu orang atau sebesar 98,11 persen
dari jumlah angkatan kerja, dan hanya 1,89 persen lainnya yang tidak terserap
lapangan kerja.Seiring dengan peningkatan jumlah orang yang bekerja dari tahun
2012 baik pada Februari 2012 maupun Agustus 2012 ke bulan Februari 2013, jumlah
orang yang menganggur mengalami penurunan. Pada Februari tahun 2013, jumlah
pegangguran di Bali sebanyak 45,38 ribu orang. Jumlah tersebut menurun dari
keadaan Agustus tahun 2012 sebanyak 47,33 ribu orang dan keadaan Februari tahun
2012 sebanyak 48,59 ribu orang. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka
(TPT) diBali pada Februari 2013 (1,89 persen) mengalami penurunan dibanding
Februari 2012 (2,11 persen) dan Agustus tahun 2012 (2,04 persen).
C.
Tingkat Ketimpangan Diberbagai Bidang
Perhitungan
ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini menggunakan rumus atau formula yang
diperkenalkan oleh Williamson (1965) yang sering disebut CV Williamson (CVw).
Semakin besar nilainya, semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan yang
terjadi, begitu pula sebaliknya.Pada analisis kali ini menggunakan semua sector
dan kemudian akan dibandingkan dengan sector lain seperti sector pertanian dan
penggalian.
Tahun
|
CVw
|
2007
|
0.296261227
|
2008
|
0.289957418
|
2009
|
0.280051887
|
2010
|
0.272229906
|
2011
|
0.276196518
|
Sumber : Diolah dari data BPS Bali, 2011
Dari table diatas dapat diketahui bahwa angka ketimpangan di Provinsi Bali
berada pada angka yang moderat dan ketimpangan antar daerah di provinsi Bali
dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan semakin menuju kepada pemerataan
pendapatan antar daerah di Provinsi Bali. Penurunan angka ketimpangan ini
dibuktikan dengan semakin menjauhnya angka CVw dari angka 1.Angka CVw provinsi
Bali pada tahun 2007 ada di angka 0,296261227 akan
tetapi pada tahun 2010 terus menjauhi angka 1 yaitu berada pada angka
0.272229906. Akan tetapi pada tahun 2011 angka ketimpangan di provinsi Bali
kembali meningkat dan menunjukkan tren negatif atas kebijakan yang dilakukan
pemerintah. Seharusnya pemerintah dapat mempertahankan penurunan angka
ketimpangan ini dan diharapkan pemerintah menerapkan kebijakan yang dapat
membuat angka CVw turun.
2. Jawa Tengah
dengan Sumatra Barat
2.1 Jawa Tengah
A.
Tingkat
kemiskinan
Jumlah
penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di
Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2012 mencapai
4,977 juta orang (15,34 persen), berkurang
130 ribu orang (0,42 persen) jika dibandingkan dengan penduduk
miskin pada Maret 2011 yang sebesar 5,107 juta orang
(15,76 persen) .Selama periode
Maret 2011 – Maret 2012, penduduk miskin di daerah
perkotaan berkurang sekitar 91,4 ribu orang (dari
2,093 juta orang pada Maret 2011 menjadi
2,001 juta orang pada Maret 2012), sementara di daerah perdesaan
berkurang 38,6 ribu orang (dari 3,015 juta orang pada
Maret 2011 menjadi 2,976 juta orang pada
Maret 2012).Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada
Maret 2011 sebesar 14,12 persen menurun menjadi 13,49 persen
pada Maret 2012. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan
yaitu dari 17,14 persen pada Maret 2011 menjadi 16,89 persen
pada Maret 2012.Garis Kemiskinan di Jawa Tengah kondisi Maret 2012
sebesar Rp. 222.327,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan Garis
Kemiskinan Maret 2012 sebesar Rp. 234.799,- per kapita per bulan atau
naik 5,56 persen dari kondisi Maret 2011 (Rp. 222.430,- per
kapita per bulan). Garis Kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan
sebesar 6,54 persen menjadi sebesar Rp. 211.823,- per kapita per
bulan dibandingkan dengan Maret 2011 yaitu sebesar Rp. 198.814,- per
kapita per bulan.Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh
lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang,
pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2012 sumbangan Garis Kemiskinan
Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,00 persen tidak jauh berbeda
dengan Maret 2011 yang sebesar 72,98 persen.Komoditi makanan yang
berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan baik di daerah perkotaan maupun
di daerah perdesaan Maret 2012 adalah beras, rokok kretek filter dan
tempe. Komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan
di daerah perkotaan adalah biaya perumahan, pendidikan, dan listrik. Sedangkan
di daerah perdesaan adalah biaya perumahan, kayu bakar, dan listrik.
B.
Tingkat
Penganguran
angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 2012 mencapai 17,10 juta orang
atau naik sebesar 1,04 persen dibanding tahun sebelumnya. Tingkat partisipasi
angkatan kerja penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 71,43 persen. Sedangkan
angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah sebesar 5,63 persen.
Bila dibedakan menurut status pekerjaan utamanya, buruh/karyawan sebesar 30,63 persen. Status pekerjaan ini lebih besar dibanding status pekerjaan lain. Sedangkan berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha sendiri dibantu buruh tetap dan pekerja lainnya masing-masing tercatat sebesar 16,46 persen, 19,51 persen, 3,23 persen dan 30,17 persen.
Sektor pertanian menyerap sekitar 31,39 persen pekerja dan merupakan sektor terbanyak menyerap pekerja. Hal ini dikarenakan sektor tersebut tidak memerlukan pendidikan khusus. Sektor berikutnya yaitu sektor perdagangan dan sektor industri, masing-masing menyerap tenaga kerja sebesar 31,27 persen dan 20,44 persen.
Bila dibedakan menurut status pekerjaan utamanya, buruh/karyawan sebesar 30,63 persen. Status pekerjaan ini lebih besar dibanding status pekerjaan lain. Sedangkan berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha sendiri dibantu buruh tetap dan pekerja lainnya masing-masing tercatat sebesar 16,46 persen, 19,51 persen, 3,23 persen dan 30,17 persen.
Sektor pertanian menyerap sekitar 31,39 persen pekerja dan merupakan sektor terbanyak menyerap pekerja. Hal ini dikarenakan sektor tersebut tidak memerlukan pendidikan khusus. Sektor berikutnya yaitu sektor perdagangan dan sektor industri, masing-masing menyerap tenaga kerja sebesar 31,27 persen dan 20,44 persen.
C.
Tingkat
Ketimpangan Diberbagai Bidang
Bantuan pembangunan bagi Kabupaten/Kota yang diberikan
oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah merupakan
salah satu pengeluaran pembangunan Pemerintah Pusat.Bantuan pembangunan daerah
tersebut diharapkan berperan mendukung pembangunan daerah. Arah bantuan dana
ini adalah agar dapat meningkatkan kapasitas manusia dalam membangun, melakukan
akumulasi kemampuan masyarakat dan proses pemupukan potensi dan modal, serta
mendorong perubahan struktur sosial budaya dan ekonomi menuju kehidupan yang
lebih baik. Selama kurun waktu 1981 hingga 2005 bantuan pembanguan perkapita
per Kabupaten/Kota juga mengalami kenaikan.untuk tahun 1981 terdapat
Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan terbesar untuk setiap orang yakni Kabupaten
Cilacap sebesar Rp 8.033.393.000; diikuti Kota Surakarta sebesar Rp
2.084.198.000; dan Kota Semarang sebesar Rp 2.904.166.000. Sedangkan
Kabupaten/Kota yang mendapat dana bantuan pembangunan yang terkecil yakni Kota
Salatiga Rp 163.254.000. Dan dana bantuan pembangunan perkapita di Provinsi
Jawa Tengah mencapai Rp 1.211.000.Sedangkan pada tahun 2005 terdapat juga
Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan terbesar yakni Kabuapten Cilacap sebesar
Rp 22.041.724.000. Dan Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan terkecil yakni Kota
Salatiga Rp 5.019.392.000. Serta secara rata-rata pertahun Kabupaten/Kota yang
mendapat bantuan terbesar yakni Kabupaten Cilacap sebesar Rp 12.935.976.000 dan
Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan terkecil yakni Kota Tegal sebesar Rp
3.999.794.000. Untuk dana bantuan pembangunan perkapita di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2005 mencapai Rp 15.477.000. Dengan demikian nampak bahwa pembangunan di
Provinsi Jawa Tengah dari kurun waktu 1981 hingga 2005 tidak merata, hal ini
ditunjukkan adanya daerah yang menerima bantuan relatif tinggi dan relatif
rendah.
2.2 Sumatra Barat
A.
Tingkat
Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada
September 2013 adalah 380.626 jiwa. Dibanding Maret 2013 (407.470 jiwa)
turun sebanyak 26.844 jiwa. Menurut wilayahnya, perkotaan meningkat sebanyak
5.356 jiwa, sebaliknya jumlah penduduk miskin perdesaan mengalami penurunan
sebanyak 32 201 jiwa.
Secara persentase, penduduk miskin turun sebesar 0,58 persen
dari periode Maret 2013 ke September 2013 yaitu dari 8,14 persen menjadi 7,56
persen.
B. Tingkat Pengangguran
Keadaan
ketenagakerjaan di Sumatera Barat pada Agustus tahun 2013 menunjukkan adanya
penurunan jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja serta peningkatan
jumlah pengangguran. Pada
bulan Agustus 2013, jumlah angkatan kerja mencapai 2,165,3 ribu orang, turun
sebanyak 23,5 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012 atau turun
57,2 ribu orang dibandingkan keadaan Agustus 2011. Jumlah angkatan kerja baik
laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan. Penduduk yang bekerja keadaan
Agustus 2013 berkurang sebanyak 32,0 ribu orang dibandingkan keadaan setahun
yang lalu (Agustus 2012). Jumlah penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak
dari jumlah penduduk perempuan. Namun selama satu tahun terakhir, penurunan
jumlah penduduk laki-laki yang bekerja lebih besar dibanding penduduk perempuan
yang bekerja yaitu sebanyak 27,1 ribu orang, sedangkan penurunan jumlah
perempuan yang bekerja hanya sebanyak 4,8 ribu orang. Jumlah pengangguran
tahun 2013 meningkat sebanyak 8,5 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan
Agustus 2012, dan meningkat sebanyak 7,9 ribu orang dibandingkan dengan keadaan
tahun 2011. Meningkatnya jumlah pengangguran pada periode Agustus 2012 –
Agustus 2013 lebih merupakan kontribusi dari meningkatnya jumlah pengangguran
laki-laki yang tercatat mengalami peningkatan sebanyak 11,3 ribu orang,
sedangkan jumlah penganggur perempuan justru turun sebanyak 2,9 ribu orang.
Selama periode Agustus 2012 - Agustus 2013 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) turun sebesar 1,57 persen dari 64,47 menjadi 62,9. Dibedakan menurut
jenis kelamin, TPAK laki-laki turun sebesar 2,02 persen dari 81,22 ke 79,2
sedangkan TPAK perempuan turun sebesar 1,07 persen dari 48,58 menjadi 47,51.
C.
Tingkat
Ketimpangan Diberbagai Bidang
Persoalan
Pembangunan wilayah perlu adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan. Perkembangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat secara kasat mata
mengindikasikan terdapat ketimpangan wilayah. ketimpangan pendapatan yang
terjadi di Sumatera Barat, masih terlihat jelas meskipun pertumbuhan ekonominya
dalam kurun waktu 2001 􀂱 2010 mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional. Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi disertai dengan tingkat
ketimpangan membutuhkan suatu kajian dalam bentuk penelitian ilmiah untuk
mengetahui pola hubungan antara kedua variabel tersebut. Tingkat ketimpangan wilayah diukur
dengan menggunakan teknik analisis Indeks Theil, Tipologi Klassen untuk
mengelompokkan wilayah menjadi empat tipe wilayah. Untuk melihat hubungan
antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah menggunakan Korelasi
Pearson. Dan Tipologi pola hubungan pertumbuhan dan ketimpangan sebagai arahan
dalam kebijakan dan pengembangan wilayah. Hasil penelitian menunjukkan pada
Tipologi Klassen, sebagian besar wilayah-wilayah kabupaten di Sumatera Barat
berada pada tipe kecil, tumbuh, sedangkan sebagian besar wilayah-wilayah kota
pada tipe besar, stagnan. Sementara laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten
di Sumatera Barat mencapai 5.51% dan daerah kota sebesar 4.92%. Angka
ketimpangan lebih tinggi untuk daerah kota dibandingkan daerah kabupaten.
Terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan
wilayah, yang artinya apabila terdapat peningkatan pada pertumbuhan ekonomi
wilayah, maka tingkat ketimpangan akan menurun, begitupun sebaliknya apabila
pertumbuhan ekonomi wilayah menurun, maka tingkat ketimpangan yang ada
meningkat. Wilayah yang menjadi prioritas adalah kabupaten Kepulauan Mentawai,
Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman
3.DKI Jakarta dengan Aceh
3.1 DKI Jakarta
A.
Tingkat
kemiskinan
Jumlah penduduk miskin
di DKI Jakarta pada bulan September 2013 sebesar 375,70 ribu orang (3,72
persen). Dibandingkan dengan Maret 2013 (354,19 ribu orang atau 3,55
persen),jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 21,51 ribu atau meningkat 0,17
poin. Sedangkandibandingkan dengan September 2012 dengan jumlah penduduk miskin
sebesar 366,77 ribu orang(3,70 persen), jumlah penduduk miskin meningkat 8,93
ribu atau meningkat 0,02 poin.
B.
Tingkat
Penganguran
Secara
keseluruhan struktur ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta pada bulan
Februari 2013 telah mengalami perubahan. Pada bulan Februari 2013, jumlah
angkatan kerja tercatat 5,16 juta orang, turun sebesar 119,28 ribu orang
dibanding keadaan Februari 2012. Penurunan jumlah angkatan kerja terjadi baik
pada tenaga kerja laki-laki maupun perempuan. Angkatan kerja laki-laki turun
yaitu sebanyak 46,41 ribu orang, sedangkan angkatan kerja perempuan mengalami
penurunan sebanyak 72,87 ribu orang.
Jumlah
penduduk yang bekerja juga mengalami penurunan dari 4,72 juta orang pada
Februari 2012 menjadi 4,65 juta orang pada Februari 2013, atau terjadi
penurunan sebesar 65,94 ribu orang. Selama Februari 2012 – Februari 2013,
penurunan jumlah penduduk yang bekerja terjadi pada penduduk laki-laki dan
perempuan, yaitu sebesar 14,21 ribu orang penduduk laki-laki dan sebesar 51,73
ribu orang untuk penduduk perempuan.
Selama periode Februari 2012 - Februari
2013, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 10,72
persen menjadi 9,94 persen, atau turun sebesar 0,78 poin. Menurut jenis
kelamin, TPT laki-laki mengalami penurunan dari 9,34 persen menjadi 8,46
persen, sementara TPT perempuan mengalami penurunan dari 12,86 persen menjadi
12,27 persen.
Secara
absolut, jumlah penganggur mengalami penurunan sebesar 53,34 ribu orang dari
566,51 ribu orang pada Februari 2012 menjadi 513,17 ribu orang pada Februari
2013. Selama periode Februari 2012 – Februari 2013, penganggur laki-laki
mengalami penurunan 32,20 ribu orang, sementara penganggur perempuan mengalami
penurunan sebesar 21,14 ribu orang.
Selama
Februari 2012 - Februari 2013, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami
penurunan sebesar 2,39 poin, yaitu dari 70,83 persen pada Februari 2012 menjadi
68,44 persen pada Februari 2013. TPAK laki-laki mengalami penuruna sebesar 2,19
poin, yaitu dari 85,32 persen pada Februari 2012 menjadi 83,13 persen pada
Februari 2013, sementara TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 2,59 poin,
yaitu dari 56,05 persen pada Februari 2012 menjadi 53,46 persen pada Februari
2013.
C.
Tingkat
Ketimpangan Diberbagai Bidang
Rata-rata
pengeluaran per kapita penduduk DKI Jakarta tahun 2012 sebesar Rp 1.415.312.
Selain itu laju inflasi yang relatif rendah selama tahun 2011 juga turut
menjaga daya beli masyarakat Jakarta. Dari sisi distribusi pendapatan,
ketimpangan pendapatan penduduk DKI Jakarta masih termasuk kategori ketimpangan
rendah. Namun demikian selama tiga tahun terakhir Gini Rasio di DKI Jakarta
menunjukkan kecenderungan untuk semakin timpang. Pada tahun 2010 gini rasio
sebesar 0,381 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,397. Hal ini didukung
dengan kriteria ketimpangan bank dunia. Yang me nunjukkan penduduk
berpendapatan rendah mengalami tren penurunan. Bila pada tahun 2010 persentase
pen- dapatan yang dinikmati kelompok ini sebesar 18,25 persen, pada tahun 2011
persentasenya turun menjadi 16,96 persen, dan pada tahun 2012 kembali turun
menjadi 15,67 persen. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin
bertambah (kriteria Bank dunia, jika lebih dari 17% termasuk ketimpangan
rendah)
3.2 Aceh
A.
Tingkat
Kemiskinan
Persentase penduduk
miskin Provinsi Aceh pada bulan September 2013 sebesar17,72 persen. Jika
dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada September 2012 yaitu 18,58
persen, berarti persentase penduduk miskin turun 0,86 persen.Persentase
penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 0,92 persen dan daerah perdesaan
meningkat sebesar 0,83 persen.
B. Tingkat Pengangguran
Keadaan
ketenagakerjaan di Provinsi Aceh pada triwulan ketiga tahun 2013 menunjukkan adanya
peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Aceh pada
Agustus 2013 mencapai 2,034 juta orang, bertambah sekitar 55 ribu orang
dibanding Agustus 2012 sebesar 1,978 juta orang. Penduduk yang bekerja di
Provinsi Aceh pada Agustus 2013 mencapai 1,825 juta orang, bertambah sekitar 26
ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012 sebesar 1,799 juta
orang. Penganggur pada Agustus 2013 mengalami peningkatan sekitar 29 ribu orang
dibandingkan keadaan Agustus 2012 sebesar 179 ribu orang. Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2013 mencapai 10,30 persen, lebih
tinggi 1,21 persen dari TPT bulan Agustus 2012 sebesar 9,10 persen.
C. Tingkat Ketimpangan Diberbagai
Bidang
Daerah Aceh
dengan status keistimewaan dan kekhususannya, memiliki sumber daya alam dan
finansial untuk dapat mengelola pembangunan secara lebih baik, merata dan
berkeadilan. Namun ketersedian potensi yang cukup memadai tersebut belum mampu
menciptakan keseimbangan pembangunan untuk daerah kabupaten dan kota di Aceh.
Ketidakseimbangan pembangunan terindikasi dari ketimpangan pendapatan perkapita
antar kabupaten/kota di Aceh, selama periode 2005-2010 terus mengalami
peningkatan walaupun menurun pada tahun 2010.Ketimpangan tertinggi terjadi pada
tahun 2009 yaitu 0,41, kemudian menurun pada tahun 2010 yaitu 0,40. Walaupun
ketimpangan tersebut masih dalam katagori rendah, namun kondisi ini menunjukkan
bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Aceh terus memburuk mengingat nilai
ketimpangan setiap tahunnya terus meningkat Sulawesi Selatan dengan
Papua
4.Sulawesi Selatan dengan Papua
4.1 Sulawesi Selatan
A.
Tingkat
kemiskinan
Pada triwulan II
tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Sulsel sebesar 8,45 persen. Pertumbuhan
tertinggi terjadi disektor listrik, gas, dan air
bersih sebesar 21,94 persen sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 6,25
persen pertumbuhan ini didukung oleh semua sektor ekonomi yang
tumbuh positif kecuali sektor pertanian yang mengalami kontraksi sebesar
4,8 persen dan sektor pertambangan, penggalian yang terkontraksi 7,6 persen.
Struktur perekonomian Sulawesi Selatan pada 2012 masih didominasi sektor
pertanian disusul perdagangan, restoran, dan hotel
serta jasa-jasa.
B.
Tingkat
Penganguran
Berdasarkan data dari BPS, Secara umum, tingkat pengangguran Sulawesi
Selatan memang mengalami penurunan tetapi Sulawesi Selatan belum berhasil
mengungguli 4 provinsi lain di kawasan pulau Sulawesi. (Gorontalo, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat). Tingkat pengangguran di Sulawesi
Selatan berada di posisi kedua tertinggi untuk pulau Sulawesi.
jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan pada Agustus 2012
mencapai 3.560.891 orang, atau berkurang lebih dari 50 ribu orang
dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2011
yang sebesar 3.612.424 orang angkatan kerja.
Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Selatan pada Agustus 2012 sebesar 3.351.908 orang pekerja atau mengalami penurunan lebih dari 23 ribu pekerja dibandingkan keadaan Agustus 2011.
Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Selatan pada Agustus 2012 sebesar 3.351.908 orang pekerja atau mengalami penurunan lebih dari 23 ribu pekerja dibandingkan keadaan Agustus 2011.
Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2012 di Sulawesi Selatan
mengalami penurunan dibandingkan dengan TPT tahun sebelumnya yaitu dari 6,6
persen pada Agustus 2011 turun menjadi 5,9 persen di Agustus 2012.
C.
Tingkat
Ketimpangan Diberbagai Bidang
Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan
dari tahun 2001-2011 mengalami peningkatan nilai ketimpangan yang cukup tinggi
dari tahun 2001 hingga 2005 yaitu dari 0.51 menjadi 0.83. Hal ini menunjukkan
bahwa nilai ketimpangan antar kabupaten/kota yang terjadi semakin melebar.
Selanjudnya pada tahun 2006-2011 nilai ketimpangannya mengalami kenaikan dan
penurunan seperti pada tahun 2006 menjadi 0.70 dan selanjudnya nilai
ketimpangannya mengalami perubahan yang relatif kecil hingga 2011 menjadi 0,68.
Meski nilai ketimpangan Indeks Williamson yang terjadi relatif tetap dari tahun
2006 hingga 2011, namun nilai tersebut cukup tinggi dan hal ini perlu diatasi.
4.2 Papua
A.
Tingkat
Kemiskinan
Secara umum dari tahun
2008 - 2013 terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi
Papua Barat. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat tahun 2008 sebanyak
246.500 jiwa (35,12 persen) mengalami penurunan di tahun 2013 kondisi September
menjadi 234.230 jiwa (27,14 persen). Penurunan jumlah penduduk miskin periode
2008 -2013 sebesar 7,98 persen. Jika dilihat penurunan jumlah penduduk miskin
dari september 2012– september 2013, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin
sebanyak 10.300 jiwa (4,92 poin).
Selama tahun 2008– 2013 persentase penduduk miskin di daerah perdesaan di Papua
Barat mengalami penurunan tetapi pada kondisi 2012 ke 2013 mengalami kenaikan.
Dalam kurun waktu 5 tahun, penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 7,98
persen. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 237,02
jiwa (43,74 persen) menurun menjadi 221,38 jiwa (36,89 persen) di tahun 2013
(September). Kondisi jumlah penduduk miskin daerah perkotaan berbanding
terbalik dengan daerah perdesaan. Jumlah dan Persentase penduduk miskin
perkotaan dalam kurun waktu 2008– 2013 mengalami peningkatan dan kondisi
2012-2013 mengalami penurunan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin perkotaan
diperkirakan sebanyak 9.480 jiwa (5,93 persen)
B.
Tingkat
Pengangguran
Tingkat pengangguran
(TPT) turun dari 10,17 persen pada tahun 2006 menjadi 9,46 persen pada tahun
2007; 7,67 persen pada tahun 2008 dan 7,56 persen pada tahun 2009.
C.
Tingkat
Ketimpangan Diberbagai Bidang
Angka harapan
hidup meningkat dari 67,3 tahun pada tahun 2006 meningkat menjadi 67,6 tahun
pada tahun 2007; 67,90 tahun pada tahun 2008 dan 68,20 tahun pada tahun
2009.Angka kematian bayi per 100.000 kelahiran hidup turun dari 33,9 pada tahun
2006 menjadi 32,7 pada tahun 2007; 31,6 pada tahun 2008 dan 30,5 pada tahun
2009. (kecuali tahun 2010)
5. Jawa Barat
dengan Lampung
5.1 Jawa Barat
A.
Tingkat
kemiskinan
Jumlah penduduk miskin
di Jawa Barat pada bulan September 2013 sebanyak 4.382.648orang (9,61 %).
Mengalami kenaikansebesar 85.610 orang (0,09 %) dibandingkan kondisi pada bulan
Maret 2013 yang berjumlah 4.297.038 orang (9,52 %).Dalam kurun waktu enam bulan
terakhir persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan turun
sebesar 0,17 persen sedangkan di daerah perkotaan naik 0,25 persen. Secara
absolut selama periode Maret 2013 – September 2013, penduduk miskin di pedesaan
berkurang 39.551 orang sementara di perkotaan naik sebanyak 125.161
orang.Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan pada bulan
September 2013terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 40,08persen.
Ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2013 (41,79%).Persentase
penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan pada bulan September
2013terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 59,92 persen. Ini
mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Maret 2013 (58,20 %).
B.
Tingkat
Penganguran
Keadaan
ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat pada bulan Februari 2013 ditandai dengan
peningkatan jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja serta penurunan
tingkatn pengangguran.Pada bulan Februari 2013 jumlah angkatan kerja mencapai
20.388.637 orang, meningkat 249.979 jiwa dibandingkan keadaan Februari 2012
(20.138.658 orang).Penduduk yang bekerja sebanyak 18.573.371. orang, bertambah
403.719 orang dibandingkan Februari 2012 dengan jumlah penduduk bekerja
18.169.652 orang. Di sisi lain,jumlah penganggur dalam kurun waktu tiga tahun
terakhir terus mengalami penurunan. Pada bulan Februari 2013 terjadi penurunan
153.740 orang, yaitu dari 1.969.006 orang pada Februari 2012 menjadi 1.815.266
orang pada Februari 2013. Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Provinsi Jawa Barat pada bulan Februari 2013 juga menurun sekitar 0,88 persen
dibandingkan Februari2012, yaitu dari 9,78 persen menjadi 8,90 persen.
C.
Tingkat
Ketimpangan Diberbagai Bidang
Laju pertumbuhan PDRB
yang tinggi ternyata tidak selalu berkaitan dengan perbaikan distribusi pendapatan.
Pembangunan memerlukan PDRB yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat, tetapi
masalah dasarnya bukan hanya bagaimana menumbuhkan PBRD, tetapi juga siapakah
yang akan menumbuhkan PDRB, sejumlah besar masyarakat yang ada di dalam suatu
daerah ataukah hanya segelintir orang. Jika yang menumbuhkannya hanyalah
orang-orang kaya yang berjumlah sedikit, maka manfaat pertumbuhan PDRB itu pun
hanya akan dinikmati oleh mereka saja, sehingga kemiskinan dan ketimpangan
pendapatan pun akan semakin parah. Namun jika pertumbuhan dihasilkan oleh
seluruh masyarakat, mereka pulalah yang akan memperoleh manfaat terbesarnya dan
buah pertumbuhan ekonomi akan terbagi secara lebih merata. Oleh karena itu
distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan
suatu daerah dikalangan penduduknya.Perbedaan gaya hidup masyarakat merupakan
bukti lain dari ketimpangan di Provinsi Jawa Barat pada saat globalisasi
semakin meningkat, semangat desentralisasi dari berbagai daerah muncul,
terutama daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Kondisi
ini dipicu oleh sistem pemerintahan sentralistik yang diterapkan pada masa Orde
Baru sehingga muncul adanya rasa ketidakadilan dalam pembangunan antar daerah,
dan ketika pemerintahan Orde Baru berakhir semangat desentralisasi baik dari
pemerintah daerah meupun masyarakat semakin menguat, yang berujung pada
diterapkannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undangundang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat
dan Daerah yaitu yang memberikan keluasaan bagi daerah untuk melakukan pembangunan
daerahnya masing-masing.
5.2 Lampung
A.
Tingkat
Kemiskinan
BPS Provinsi Lampung
mencatat, angka kemiskinan Lampung kembali menurun pada September 2013 sebesar
14,39 persen atau sebanyak 1.136,06 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan pengurangan
bila dibandingkan dengan data Maret 2013, jumlah penduduk miskin selama Maret
sampai September sekitar 28,8 ribu jiwa atau 0,47 persen.
Berdasarkan tempat
tinggal, penduduk miskin terkonsentrasi di perdesaan dengan tingkat kemiskinan
sebesar 15,62 persen atau 911,53 ribu jiwa, cukup jauh bila dibandingkan dengan
kemiskinan perkotaan sebesar 10,89 persen atau 222,75 ribu jiwa.
Angka kemiskinan
Lampung September 2013 ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka
nasional sebesar 11,47 persen. Namun, bila berdasarkan urutan se-Sumatera,
angka kemiskinan Lampung berada di urutan ketiga setelah Aceh dan Bengkulu.
Selama periode Maret hingga September 2013, garis kemiskinan naik Rp 18.636 atau 6,73 persen dari 276,759 per kapita per bulan pada Maret 2013. Walaupun terjadi peningkatan nilai garis kemiskinan, faktanya tingkat kemiskinan justru menurun. Ini mengindikasikan tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan mengalami peningkatan laju lebih tinggi. Sehingga, sebagian dari mereka mampu keluar dari kemiskinan.
Selama periode Maret hingga September 2013, garis kemiskinan naik Rp 18.636 atau 6,73 persen dari 276,759 per kapita per bulan pada Maret 2013. Walaupun terjadi peningkatan nilai garis kemiskinan, faktanya tingkat kemiskinan justru menurun. Ini mengindikasikan tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan mengalami peningkatan laju lebih tinggi. Sehingga, sebagian dari mereka mampu keluar dari kemiskinan.
B. Tingkat Pengangguran
Selama 2010, sebanyak 241.051 orang di Lampung
atau 6,51 persen dari 3.703.346 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja
tercatat sebagai pengangguran. Ini sesuai data sementara Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lampung.
Kepala Sub Bagian Perencanaan Disosnakertrans Lampung Hendri Yasman mengungkapkan, kategori angkatan kerja adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan. Atau, penduduk yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan produktif.
Jumlah angkatan kerja di Lampung mencapai 3.703.346 atau 67,86 persen dari jumlah usia kerja sebanyak 5.457.591 jiwa. Usia kerja berarti penduduk dalam kategori usia produktif, berumur antara 15 tahun-60 tahun. Masyarakat kategori usia produktif di bawah 20 tahun ada yang mengenyam pendidikan hingga ke jenjang tinggi, seperti sekolah menengah atas (SMA), diploma, sampai perguruan tinggi. Sehingga, penduduk usia kerja tidak bisa berarti penduduk angkatan kerja.
Kepala Sub Bagian Perencanaan Disosnakertrans Lampung Hendri Yasman mengungkapkan, kategori angkatan kerja adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan. Atau, penduduk yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan produktif.
Jumlah angkatan kerja di Lampung mencapai 3.703.346 atau 67,86 persen dari jumlah usia kerja sebanyak 5.457.591 jiwa. Usia kerja berarti penduduk dalam kategori usia produktif, berumur antara 15 tahun-60 tahun. Masyarakat kategori usia produktif di bawah 20 tahun ada yang mengenyam pendidikan hingga ke jenjang tinggi, seperti sekolah menengah atas (SMA), diploma, sampai perguruan tinggi. Sehingga, penduduk usia kerja tidak bisa berarti penduduk angkatan kerja.
C. Tingkat Ketimpangan Diberbagai
Bidang
Ketimpangan
wilayah merupakan salah satu permasalahan yang pasti timbul dalam pembangunan.
Ketimpangan wilayah menjadi signifikan ketika wilayah dalam suatu negara
terdiri atas beragam potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber
daya manusia, ikatan etnis atau politik. Keberagaman ini selain dapat menjadi
sebuah keunggulan, juga sangat berpotensi menggoncang stabilitas sosial dan
politik nasional. Salah satu jalan untuk mengurangi ketimpangan wilayah ialah
menyelenggarakan pembangunan. Namun, pembangunan tidak serta merta dapat
mengurangi ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, sangat penting untuk
mengedepankan kembali konsep pemerataan dalam pembangunan di Indonesia.
(Bapennas 2007)
Ketimpangan
pembangunan antara wilayah yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari
berbagai aspek. Secara umum, hal ini merujuk pada perbedaan tingkat
kesejahteraan dan perkembangan ekonomi. Untuk menguranginya, upaya percepatan
pembangunan di wilayah relative tertinggal sudah dilakukan, namun hasilnya
belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu ketimpangan
menjadi masalah yang penting dan harus diatasi. Kebijakan untuk mengatasi
ketimpangan pembangunan antar daerah diarahkan pada beberapa aspek yang salah
satunya adalah pengembangan wilayah-wilayah strategis. Pengembangan wilayah
strategis diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan yang memberikan dampak
positif bagi wilayah – wilayah disekitarnya. Perhatian pemerintah terhadap
perkembangan daerah tertinggal dan pengurangan ketimpangan meningkat sejalan
dengan upaya pencapaian sasaran dalam RPJMN 2004-2009, berbagai program
sektoral dan pemihakan penggaran mulai diarahkan pada program-program yang
bertujuan untuk mengurangai ketimpangan wilayah. Untuk mengetahui kinerja
terhadap pelaksanaan rencana maka dilakukan evaluasi guna mengetahui capai yang
telah diraih selama tahun 2004-2009.Pada saat ini ketimpangan antarwilayah di
Indonesia masih dapat terlihat di antara wilayah perkotaan dan perdesaan,
antara wilayah yang lebih maju dan wilayah tertinggal, antara metropolitan,
kota besar, menengah, dan kecil, antara perkotaan dan perdesaan, serta
ketertinggalan juga dialami pada daerah perbatasan dan pulaupulau kecil
terluar. Salah satu aspek penting dalam menangani pengembangan wilayah di
Indonesia ialah mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi antara wilayah Jawa
dan luar Jawa.
Kesimpulan : menurut analisis yang saya cermati Provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi seperti Papua
perlu diberi perhatian lebih besar olehpemerintah tanpa mengabaikan
provinsi-provinsi lain dalam programpengentasan kemiskinan, yaitu pemerintah harus
meningkatkan kualitaspendidikan masyarakat melalui penambahan anggaran untuk programDana BOS, sehingga fasilitas untuk
pendidikan menjadi lebih baik .Kecilnya pengaruh tingkat pengangguran bukan berarti harus diabaikan,artinya pemerintah tetap harus lebih memaksimalkan kinerjanya yangterfokus kepada penduduk miskin melalui
penambahan tingkat kesempatankerja
melalui proyek-proyek padat karya, dan penambahan anggaran untuk program
penanggulangan
pengangguran sehingga tingkat pengangguranakan semakin lebih kecil.
.
Upaya Penanggulan :
Permasalahan ekonomi meskipun berat ,tetapi harus tetap
dilakukan upaya untuk mengatasinya. Hal ini merupakan wujud perjuangan dalam
menggapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan Negara.beberapa upaya yang
dilakukan dalam mengatasi ekonomi diindonesia dengan berikut .
1.Pendidikan
Karena pendidikan merupakan proses pembelajaran dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan,diharapkan masyarakat lebih
cerdas,sehingga dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki.
2. Pemberantasan
Korupsi
Korupsi merupakan salah satu factor penghambat bagi
berkembangnya perekonomian suatu Negara.hal ini karena anggaran yang seharusnya
digunakan untuk masyarakat dan untuk membangun negaramdiambil oleh orang orang
yang tidak bertanggung jawab,oleh karena itu,pemberantas korupsi yang
terlaksana dengan baik dapat menjadi upaya dalam mengatasi masalah perekonomian
Indonesia
3. Ekonomi Mandiri
Ekonomi mandiri adalah ekonomi yang tidak bergantung pada
bantuan asing,untuk menjalankan ekonomi mandiri,koperasi merupakan salah satu
media kegiataan ekonomi yang mengandalkan kemandirian dan memberikan manfaat
bagi anggotanya.
Dari ketiga upaya mengatasi,masalah ekonomi diindonesia yang
telah dikemukakan,ketiganya memerlukan upaya yang maksimal yang dilakukan
dengan kerja sama antara masyarakat.pemerintah dan pengusaha,
Semakin maju suatu Negara,maka masalah ekonomi yang menerpa
dapat diselesaikan.demikian pula dengan Indonesia,jika kemampuan mengatasi
masalah ekonomi diindonesia dapat dimiliki oleh masyarakat dan
pemerintahnya,maka Negara akan mengalami kemajuan dan kesempatan untuk mecapai
kemakmuran semakin luas.
www.bps.go.id/
